Buku “The Blood of The People: Revolution and The End of Traditional Rule in Northern Sumatra” tulisan Anthony Reid memaparkan proses perubahan yang terjadi di Sumatra sejak abad ke-16 hingga tahun-tahun pertama kemerdekaan Indonesia. Pada abad ke-16, di Sumatera bagian utara dan timur terdapat tiga kerajaan besar yaitu Melayu, Batak, dan Aceh. Ketika Belanda masuk, ketiganya merespon dengan cara yang berbeda. Setelah membahas kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, cerita lebih banyak berfokus pada peristiwa-peristiwa di sekitar setengah abad terakhir sebelum kemerdekaan Indonesia.



Sejak tahun 1900an, pendidikan berkembang, nasionalisme masuk dan partai politik muncul, posisi raja-raja dan penguasa tradisional seperti uleebalang di Aceh semakin terdesak, dan muncul kekuatan anti-kerajaan. Namun setelah Jepang masuk ke Sumatra, Jepang kemudian melarang partai politik dan menutup ruang untuk gerakan nasionalis di Sumatera. Raja-raja dan penguasa tradisional diberi peran dan kekuasaan dalam tatanan pemerintahan Jepang. Meskipun demikian, kelompok agama Islam maupun nasionalis kemudian kembali melakukan perlawanan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sama dengan yang terjadi di Jawa, bermunculan organisasi-organisasi pemuda. Setelah kedatangan Sekutu, perang kembali bergolak di Sumatera. Kekuasaan tradisional raja-raja dan uleebalang kemudian runtuh, digantikan dengan pemerintahan Republik Indonesia.



Perbedaan yang paling jelas terlihat, sebagian besar aktor utama dalam peristiwa-peristiwa dramatis tahun 1940-an, termasuk informan-informan yang membantu saya untuk memahami peristiwa-peristiwa itu, masih hidup di tahun 1970-an. Saya tidak bermaksud menulis penelitian ini untuk mereka, tetapi untuk orang-orang luar seperti saya sendiri yang berjuang untuk memahami perubahan luarbiasa yang dialami masyarakat Indonesia di masa-masa itu



Saat ini generasi yang berperan aktif di bidang politik pada tahun 1940-an telah menghilang dari peredaran. ‘Revolusi sosial’ kini hanya menjadi sepotong sejarah yang hanya diingat sebagai sebuah pelajaran moral yang dimitoskan, kriminalitas yang berhubungan dengan pembunuhan bagi beberapa pihak dan esensi termurni dari revolusi bagi yang lainnya. Rezim Presiden Soeharto yang panjang (19661998) melakukan banyak hal untuk menutupi kontroversi-kontroversi adu domba pada periode revolusi dengan sebuah kepompong mitos nasional yang lunak.