Ras di dalam masyarakat kolonial Hindia Belanda adalah kategori penting yang menentukan pola hubungan sosial dan administrasi pemerintahan. Pembagian sistem hukum berdasarkan ras yang konon bertujuan untuk memudahkan administrasi dalam masyarakat multiras, nyatanya lebih mengukuhkan superioritas kulit putih sebagai kelompok sosial dominan.

Maka politik pergerakan antikolonial, baik yang moderat maupun radikal, kooperatif maupun nonkooperatif, mau tak mau harus berhadapan langsung dengan persoalan perbedaan dan ketimpangan rasial di koloni ini. Politik nasionalisme Indonesia—yang menjadikan agenda perlawanan kulit berwarna terhadap dominasi kulit putih sebagai pokok perjuangannya—juga dituntut memberi jawaban bagaimana mengakomodasi kenyataan objektif keragaman ras, di mana berbagai kelompok masyarakat dari kalangan bumiputra, Eropa, Indo-Eropa, Tionghoa, dan Arab turut ambil bagian dalam aktivitas politik antikolonial. Dan Surabaya sebagai kota industri yang kosmopolitan adalah tempat yang kaya untuk mempelajari aspek khas dari sejarah kolonial ini.