Buku ini bisa menjadi satu dari banyak referensi bacaan tentang advokasi kebebasan pers di Indonesia pada periode 2017-2022. Khususnya bagi anggota AJI dan masyarakat pers. Banyak sumber pengetahuan yang bisa diunduh dari pengalaman advokasi yang dilakukan Pengurus Nasional AJI, AJI Kota, maupun organisasi pers lainnya.



Ada sejumlah kemenangan-kemenangan kecil yang diperoleh AJI. Beberapa di antaranya adalah advokasi kasus Nurhadis , kasus Nurkholis Lamau, kemenangan gugatan pemblokiran internet di Papua, hingga advokasi kebijakan pasal-pasal berita bohong3 ke Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak sedikit pula advokasi kebebasan pers yang jalan di tempat dengan berbagai sebab. Salah satunya faktornya adalah aparat penegak hukum yang tidak profesional.


Pemerintah dan lembaga negara juga seperti tidak pernah berhenti untuk berupaya membuat berbagai regulasi yang dapat mengancam kebebasan pers. Sehingga komunitas pers seperti dipaksa bekerja dua kali lebih keras, yakni menjadi watchdog bagi kepentingan publik melalui pemberitaannya dan juga menghadang berbagai regulasi yang tidak pro-kemerdekaan pers melalui advokasi bersama. Situasi ini yang terkadang membuat komunitas pers dan masyarakat sipil pesimistis terhadap masa depan kebebasan pers, serta demokrasi di Indonesia.